PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
A. Pendahuluan
Peran
infrastruktur di samping sebagai penunjang dan prasarana pembangunan, juga
untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun perekonomian mulai
membaik, pembangunan infrastruktur masih banyak dihadapkan pada berbagai
kendala sehingga dukungan infrastruktur bagi pembangunan secara nasional masih
lemah. Kondisi infrastruktur jalan masih dalam keadaan kritis akibat kurangnya
dana rehabilitasi dan pemeliharaan, memburuknya kualitas konstruksi jalan, dan
meningkatnya pelanggaran kelebihan muatan. Pada tahun 2002 sekitar 43 persen
jaringan jalan dalam kondisi rusak ringan dan berat, termasuk sekitar 15.016 km
jalan nasional dan jalan propinsi serta sekitar 100.132 km jalan kabupaten.
Kondisi yang sama juga dialami oleh perkeretaapian dan angkutan laut nasional.
Kualitas pelayanan dan keselamatan semakin menurun dengan tidak memadainya
operasi dan pemeliharaan, serta banyaknya infrastruktur yang telah melampaui
umur teknis.
B. Masalah-masalah
yang Terjadi
1. Lambatnya proses restrukturisasi dan reformasi
Lambatnya
penyelesaian restrukturisasi menghambat pembangunan infrastruktur
telekomunikasi khususnya pembangunan sambungan tetap. Sejak tahun 1999,
pertumbuhan sambungan tetap setiap tahunnya sangat rendah, yaitu di bawah 5
persen sehingga pada akhir tahun 2002, tingkat penetrasi sambungan tetap
Indonesia masih di bawah 4 persen, jauh di bawah negara-negara Asia lainnya
yang telah mencapai 12 persen. Untuk mendorong pembangunan telekomunikasi,
pemerintah melakukan terminasi dini hak ekslusivitas PT Telkom dan PT Indosat.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kompensasi sebagai konsekuensi
dari kebijakan terminasi dini dan mereposisi PT Telkom dan PT Indosat sebagai
Full Fixed Network and Service Provider melalui kebijakan duopoli. Baik
pemberian kompensasi maupun penetapan kebijakan duopoli belum dapat
meningkatkan penetrasi sambungan tetap ataupun menciptakan kompetisi yang sehat
antara lain disebabkan oleh belum lengkapnya peraturan pendukung kompetisi,
kurang tegasnya sikap terhadap penyelenggara, serta kurang jelasnya pemisahan
peran pemerintah dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Penyediaan infrastruktur terkait dengan
pendayagunaan sumberdaya air terutama untuk penyediaan air irigasi masih
memerlukan perhatian besar. Lebih dari 31 persen jaringan irigasi membutuhkan
rehabilitasi terutama di daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa,
Sumatera, dan Sulawesi. Sementara itu fleksibilitas pemanfaatan sumber dana
sangat terbatas karena merupakan pinjaman proyek yang bersumber dari luar
negeri. Infrastruktur pengendalian daya rusak air terutama untuk pengendalian
banjir juga masih belum memadai sehingga di beberapa daerah, bencana banjir
menghambat kegiatan ekonomi dan menimbulkan kerusakan baik di permukiman maupun
fasilitas publik. Selain itu, kapasitas tampung bangunan penampung air seperti
waduk dan bendungan semakin menurun akibat peningkatan sedimentasi sehingga
keandalan penyediaan air baik untuk irigasi maupun air baku menjadi
menurun.
2. Kelangkaan listrik
Masalah
kelangkaan listrik sudah mulai terasa sejak tahun 2000 dengan kemampuan
pembangkit terutama di sistem Luar Jawa-Madura-Bali (JAMALI) yang mengalami
defisit akibat tidak adanya pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru
karena menurunnya investasi pemerintah, PT PLN, dan swasta. Hal ini diperparah
dengan penurunan kemampuan pembangkit karena pengoperasian yang terus menerus
dan penundaan jadwal pemeliharaan. Sampai dengan Oktober 2002, jumlah wilayah
yang mengalami defisit tenaga listrik mencakup hampir 140 kabupaten di sistem
Luar JAMALI.; sedangkan untuk sistem JAMALI cadangan kapasitasnya telah
mencapai tingkat yang mengkuatirkan yaitu sekitar 7 persen.
3. Pemenuhan Kebutuhan Rumah
Upaya
pemenuhan kebutuhan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih
jauh dari memadai. Pada tahun 2000, jumlah rumah yang tersedia mencapai 45,6
juta unit dari total rumah tangga sebanyak 51,5 juta tetapi bila dilihat dari
tingkat kelayakannya jumlah rumah yang layak huni hanya mencapai 31,4 juta
unit; sehingga terdapat akumulasi defisit/back-log yang pada tahun 2003 telah
mencapa i 5 , 9 juta unit .
C. Kebijakan
Pemerintah
1. Meningkatkan SDM
Meningkatkan
SDM (sumber daya manusia) dengan upaya-upaya sebagai berikut:
·
Wajib belajar 9 tahun
·
Pendidikan anak usia dini
·
peningkatan pendidikan tinggi untuk menghasilkan
lulusan yang relevan terhadap kebutuhan pasar kerja dan mampu mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi
·
Pendidikan nonformal
2. Pembangunan Ekonomi
Peningkatan
kesejahteraan rakyat didorong oleh pembangunan ekonomi yang diarahkan terutama
untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan.
3. Pengembangan Sektor Riil
Mendorong
pengembangan sektor riil dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh
pemanfaatan potensi SDA secara berkelanjutan dan mewujudkan ketahanan pangan
yang tangguh.
4. Pembangunan Daerah
Peningkatan
kesejahteraan rakyat didorong oleh PEMBANGUNAN DAERAH yang diarahkan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dengan mengurangi
kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas
masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
kaitan itu, prioritas pembangunan daerah tahun 2005 – 2006 diletakkan pada
upayaupaya pokok sebagai berikut.
· Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaan
pertanahan yang didukung oleh penegakan hukum
· Mendorong pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh khususnya di luar Jawa terutama pada wilayah-wilayah yang
mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi strategis untuk dikembangkan
sebagai wilayah pertumbuhan antara lain dengan memfasilitasi pengembangan
kawasan; mendorong industri pengolahan bahan baku di luar Jawa dengan insentif
yang tepat; mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sebagai kawasan perdagangan
bebas; serta meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara-negara tetangga.
· Mengembangkan perkotaan dan pedesaan melalui
pengendalian pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan disertai dengan upaya
untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang ada, seperti kemacetan lalu lintas
dan polusi yang menurunkan kualitas kawasan perkotaan.
·
Mendorong dan membantu Pemerintah Daerah dalam
melakukan berbagai upaya guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar
masyarakat di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
· Mengembangkan kerjasama pembangunan sektoral dan
daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah dengan memberdayakan
masyarakat miskin dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, perumahan.
5. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik
Untuk
memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kegiatan ekonomi dan rumah tangga,
penjualan listrik diupayakan tumbuh rata-rata sekitar 6 – 7 persen per tahun.
6. Pembangunan Transportasi
Pembangunan
transportasi tahun 2005 – 2006 diarahkan pada pemeliharaan, rehabilitasi, dan
peningkatan pembangunan: jalan dan jembatan; angkutan lalu lintas jalan;
angkutan kereta api;
7. Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Dikembangkan
sumber pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan perumahan serta kepemilikan
rumah; pembangunan rumah susun milik dan sewa; pembangunan rumah sederhana dan
rumah sederhana sehat; pemberdayaan komunitas permukiman untuk mendorong pembangunan
perumahan swadaya; perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; penataan
kawasan kumuh.
8. Pembangunan Sumber Daya Air
Dalam
rangka pembangunan sumberdaya air terutama untuk memenuhi kebutuhan air irigasi
guna mendukung ketahanan pangan nasional, operasi dan pemeliharaan
infrastruktur irigasi terus diupayakan untuk mempertahankan tingkat layanan dan
infrastruktur dan menghindari terjadinya rehabilitasi besar-besaran.
